PortalYogya.com - Menterian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menantang beberapa anggota DPR tentang kasus transaksi mencurigakan Rp 300 triliun lebih.
Usai rapat dengan jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), DPR menindaklanjuti dengan mengundang Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya siap untuk menghadiri undangan DPR untuk menjelaskan transaksi senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca Juga: Apa Itu Tindak Pidana Pencucian Uang dan Jenis Kejahatannya? Transaksi 300 T di Kemenkeu Diduga TPPU
"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300 T di Kemenkeu.
Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini," tulis Mahfud MD, dikutip PortalYogya.com dari akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd.
Mahfud MD menegaskan bahwa transaksi mencurigakan 300 triliun lebih tersebut bukan merupakan korupsi.
Baca Juga: 300 T Terindikasi TPPU, Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu
"Lihat lagi pernyataan terbuka Ketua PPATK di Kemkeu Selasa kemarin. Beliau "tdk bilang" bahwa info itu "bukan korupsi" dan "bukan pencucian uang".
Sama dengan yang saya katakan, beliau bilang itu bukan korupsi tapi laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik/Kemkeu," imbuhnya.
Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya siap buka-bukaan tentang kasus ini dan punya bukti otentik.
Baca Juga: Luar Biasa, Harta Kekayaan Sandiaga Uno Naik Nyaris 7 Triliun Sejak Menjabat Menparekraf
"Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 T.
Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR," ungkap Mahfud.
Artikel Terkait
Tajir Melintir! Jumlah Harta Kekayaan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI Periode 2023-2027
Anaknya Tersangka, Ini Total Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo, Pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan
PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Mahfud MD: Lawan Habis-Habisan!
Intip Profil dan Harta Kekayaan Andhi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar, Masuk Daftar Pejabat Hedonis
Isu Pencucian Uang Di Tubuh Kemenkeu, Mahfud MD Beberkan Skema Dugaan Money Laundry Dalam Kasus Rafael