Jokowi Larang Politik Identitas, Pengamat: Angkat Isu SARA Sama Aja Capres-Cawapres Tidak Punya Program

PortalYogya.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar di tahun 2024 nanti tampaknya semakin memanas.

Bahkan, isu politik identitas yang kian berhembus kencang menjelang Pilpres 2024 itu turut menjadi pusat perhatian presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi pun secara tegas melarang para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menggunakan isu politik identitas, seperti politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam menyambut Pilpres 2024.

Baca Juga: Santer Dituding Selingkuhan Ferdy Sambo, AKP Rita Yuliana: Pilihlah Orang yang Baik untuk Kesehatan Mental

"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan,” ucap Jokowi.

Pernyataan Jokowi yang 'mengharamkan' menggunakan politik identitas di kalangan capres-cawapres itu juga mendapatkan dukungan dari seorang pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing.

"Apa yang dikatakan Presiden sangat betul," ujar Emrus Sihombing, dikutip PortalYogya.com dari Antara,  Kamis (24/11/22).

Baca Juga: Presiden dan DPR RI Ajak Capres-Cawapres Tak Gunakan Politik Identitas di Pilpres 2024, Sindir Anies Baswedan?

Emrus Sihombing mengatakan seharusnya capres dan cawapres bisa saling beradu ide dan gagasan.

"Capres dan cawapres harus adu ide dan gagasan," ungkap Emrus Sihombing dalam keterangannya.

Sehingga, menurutnya, isu politik identitas yang mengandung SARA harus dihindari.

Baca Juga: Anies Baswedan Gaungkan 2024 Ganti Presiden, Optimis Maju Gantikan Jokowi?

"Jauhkan politik identitas yang sempit atas dasar SARA," ucap Emrus Sihombing.

Bukan tanpa alasan, Emrus Sihombing menilai isu politik identitas yang sempit itu dapat berpotensi mengancam persatuan bangsa hingga menimbulkan konflik horisontal.

"Itu tidak boleh dibiarkan, karena itu mengancam persatuan bangsa dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal," ucap Emrus Sihombing.