Mahfud MD Singgung Lembaga Survei di Indonesia Bisa Dibayar: Bayar Dong, Masukkan Nama Saya

PortalYogya.com - Situasi dunia perpolitikan di Indonesia saat ini tak luput menarik perhatian Menkopolhukam Mahfud MD.

Menurut kaca mata dari sisi Mahfud MD, kondisi politik ini telah mengalami banyak perubahan berupa kemajuan.

Pandangan adanya kemajuan dalam dunia politik Indonesia itu telah disampaikan Mahfud MD ketika menghadiri acara Gala Dinner Keluarga Besar KAHMI di Palu, Sulteng, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga: Jokowi Larang Politik Identitas, Pengamat: Angkat Isu SARA Sama Aja Capres-Cawapres Tidak Punya Program

"Saya itu kebetulan diamanahi ngurus urusan politik, hukum, dan keamanan. Sekarang ini di bidang Politik kita sudah banyak sekali kemajuan," ujar Mahfud MD, dikutip PortalYogya.com dari Kanal YouTube Munas Kahmi, Minggu (27/11/22).

Dengan adanya kemajuan politik tersebut, maka layangan kritikan bisa disampaikan setiap saat.

"Tentu kritik-kritik bisa dilancarkan setiap saat," tutur Mahfud MD.

Baca Juga: Presiden dan DPR RI Ajak Capres-Cawapres Tak Gunakan Politik Identitas di Pilpres 2024, Sindir Anies Baswedan?

Mahfud MD pun membandingkan adanya perbedaan potret politik Indonesia ketika era Orde Baru dengan saat ini.

Menurut Mahfud MD, zaman kekuasaan Presiden Soeharto kala itu tidak diperkenankan untuk melakukan survei terhadap kandidat capres-cawapres.

"Dulu zaman orde baru itu enggak boleh ada survei," papar Mahfud MD.

Baca Juga: Anies Baswedan Gaungkan 2024 Ganti Presiden, Optimis Maju Gantikan Jokowi?

Hal ini dikarenakan hasil pemilu zaman Orde Baru sudah bisa diketahui siapa pemenangnya.

"5 tahun sebelum pemilu hasilnya sudah ada. Yang menang Golkar, Presidennya Pak Soeharto," ujar Mahfud MD.

Tentu saja hal tersebut sangat berbeda jauh dengan iklim demokrasi saat ini, yang di mana lembaga survei bisa dibayar alias dibeli